Pelaku usaha seringkali hanya fokus pada penjualan, strategi marketing, dan keuntungan. Padahal ada satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan yaitu dampak lingkungan dari aktivitas usaha. Jika usaha Anda menghasilkan limbah seperti air bekas cucian, sisa produksi, kebisingan, asap, dan sampah, maka usaha Anda sudah memiliki dampak lingkungan. Dalam perizinan usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku bisnis yang akan menjalankan bisnis harus memahami kewajiban lingkungan untuk usahanya yaitu dokumen SPPL.

Apa pentingnya SPPL?

SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang resmi dikeluarkan oleh pelaku bisnis yang menyatakan kesanggupannya untuk mengelola dan pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Dengan sudah mengajukan pernyataan kesanggupan surat SPPL, membuktikan bahwa usaha Anda bertanggung jawab atas dampak lingkungan, SPPL merupakan pernyataan resmi sebagai pelaku usaha, yang berperan sebagai :

• Pengelola sumber daya alam tanpa merusak ekosistem

• Menjaga keberlangsungan ekosistem jangka panjang

• Persyaratan administratif perizinan untuk kegiatan bisnis

Dokumen ini dibuat oleh pelaku usaha dan menjadi bagian dari sistem perizinan berusaha melalui (OSS), merupakan bentuk komitmen yang memiliki kekuatan hukum, bahwa Anda tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga bertanggung jawab atas dampaknya.  

Dasar hukum kewajiban SPPL

Menurut dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 tahun 2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib untuk mengelola persetujuan lingkungan ke sistem perizinan berusaha (OSS). Maka dari itu, UMKM wajib memiliki SPPL, sebagai pernyataan dasar bahwa pelaku usaha :

• Menyadari adanya dampak lingkungan dari kegiatannya

• Bersedia mengelola dampak

• Mematuhi aturan yang berlaku

SPPL tidak bisa diabaikan

SPPL tidak bisa diabaikan karena bagian dari legalitas usaha yang merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan proses izin melalui OSS, dokumen lingkungan menjadi bagian dari proses penerbitan izin usaha. Tanpa dokumen ini, proses legalitas usaha Anda belum lengkap. Maka, bagi pelaku usaha yang tidak mengurus SPPL akan mendapatkan beberapa konsekuensi sebagai berikut :

• Sanksi administratif berupa denda dan pencabutan izin usaha

• Sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 tahun 2009

• Rusaknya reputasi usaha dan mitra bisnis

• Risiko kerusakan lingkungan, seperti ekosistem, pencemaran air, tanah dan udara

Kesimpulan

Jika usaha Anda menghasilkan limbah, maka anda memiliki tanggung jawab dalam mengelola dampak yang ditimbulkan. SPPL bukan sekedar dokumen administratif, tetapi bukti komitmen terhadap lingkungan, bagian dari legalitas usaha, perlindungan dari risiko hukum dan konflik sosial. Memiliki SPPL sejak awal bukan hanya kewajiban, tetapi langkah cerdas untuk memastikan usaha Anda berjalan aman, legal, dan berkelanjutan.

Agar pengurusan lancar dan cepat pastikan data diisi dengan jelas, lengkap dan sesuai, konsultasikan kepada jasa konsultan profesional dari PT. Pelita Sarana Indotama untuk membantu proses verifikasi dan penyusunan draft yang lebih mudah dan aman bersama dengan tim ahli kami. Segera hubungi kami lebih lanjut disini.